Total Tayangan Laman

Rabu, 05 Oktober 2011

Uji materi uang proses PHK selama proses menunggu keputusan PHI/MA sudah ada keputusan dari MK

http://finance.groups.yahoo.com/group/Konsultasi-HR/message/13450

Re: [Konsultasi-HR] Uji materi uang proses PHK selama proses menunggu keputusan PHI sudah ada keputusan dari MK

Dear Pak Sinurat,

Sangat mencerahkan Pak.
Dengan demikian, dari "dimensi" Bapak, pertanyaan mendasarnya adalah
bagaimana BILA proses permohonan kasasi ke MA melebihi 6 bulan, apakah
setelah 6 bulan para pihak sudah LEPAS dari kewajibannya, yakni
Pekerja tetap bekerja dan Perusahaan tetap membayarkan upah Pekerja?

Terima kasih dan salam,
Barkah



On 9/30/11, suryanto.sinurat@... <suryanto.sinurat@...> wrote:
> Baik2 Pak Zacky. Semoga Bapak sehat selalu juga.
>
> Sejatinya salah satu kewenangan MK itu menilai apakah suatu ketentuan UU
> bertentangan dengan UUD 45 atau tidak. Jika bertentangan maka MK akan
> memutuskan ketentuan dalam UU tersebut tidak punya kekuatan hukum mengikat.
> Apa makna tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu? Kalau Prof Jimly
> (mantan ketua MK) menganalogikan seperti ini: jika ada suatu ketentuan harus
> belok kiri dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka artinya
> belok kiri boleh, belok kanan juga boleh.
>
> Nah kalo kita analisa dari dimensi hukum ketenagakerjaan yang mempunyai
> kaidah hukum heteronom (UU, PP, Kepmen, Permen) dan otonom (PK,PP, PKB),
> maka kaidah heteronom yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
> mengikat menjadi suatu kaidah otonom yang diatur sendiri oleh para pihak.
>
> Yang jadi persoalan adalah putusan MK saat ini banyak yang ultra petita
> dengan membuat konsitutional bersyarat sehingga seakan-akan membuat norma
> baru. Di UU MK yang baru putusan ultra petita tegas tidak diperbolehkan.
> Saya sepakat dengan UU baru ini karena kalo MK dibiarkan membuat tafsiran
> sendiri berlandaskan konstitutional bersyarat, MK telah mengambil kewenangan
> DPR,karena pembentukan norma baru seharusnya dibuat dalam suatu ketentuan
> dalam UU yang baru juga. Dari sisi administratif perundang-undangan, kalo
> kita lihat ke aturan dasarnya, UU baru mempunyai kekuatan hukum mengikat
> ketika dicatatkan dalam Lembaran Negara. Putusan MK tidak dimaksudkan untuk
> membuat norma baru, sehingga hanya dicatatkan dalam Berita Negara. Jadi
> tidak bisa disamakan kekuatan putusan MK dengan kekuatan mengikat suatu UU.
>
> Jadi menurut saya Hakim PHI tidak terikat pada Putusan MK. Dalam membuat
> putusan Hakim PHI terikat pada UU, Perjanjian dst sebagaimana dinyatakan
> dalam Pasal 100 UU No 2 Tahun 2004. Mengenai upah proses, ketika terjadi
> suatu kasus saya selalu memasukkannya kedalam perselisihan hak dimana salah
> satu kualifikasi dari perselisihan hak adalah akibat perbedaan penafsiran
> suatu ketentuan dalam UU. Sehingga ketika upah proses tetap dinyatakan
> paling lama adalah 6 bulan, maka Majelis juga tidak melanggar UU karena di
> UU No. 2 Tahun 2004 telah jelas batasan waktu proses penyelesaian.
>
> Itu hanya pendapat pribadi saya, sebab dalam kondisi yang membingungkan saat
> ini sangat tergantung pada pertimbangan Majelis Hakim PHInya, terutama di
> MA. Jika pola pikirnya Majelisnya seperti Pak Zacky saat masih menjabat
> menjadi P4P dahulu, saya yakin pasti tidak akan memutus lebih dari 6 bulan,
> jika keterlambatan bukan karena kesalahan pengusaha :-)
>
> Regards,
>
> Sinurat
>
> Powered by Telkomsel BlackBerry®
>
> -----Original Message-----
> From: "DC » Zacky Abdullah" dencitro@...
> Sender: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
> Date: Fri, 30 Sep 2011 03:45:25
> To: <Konsultasi-HR@yahoogroups.com>
> Reply-To: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
> Subject: Re: [Konsultasi-HR] Uji materi uang proses PHK selama proses
> menunggu keputusan PHI sudah ada keputusan dari MK
>
> Manstabz..!
>
> Mr Jack juga urun rembug disini..
>
> Ehm..jadi mikir, apa putusan MK tidak dirasa membelenggu kebebasan hakim..?
> Atau bahkan bertabrakan dgn ketentuan UU No. 2/2004 ttg PPHI tsb..?
>
> Sy sependapat..ttg keterlambatan putusan oleh mekanisme kerja lembaga -
> sehingga melampaui batas waktu 180 hr - seyogyanya tidak dibebankan pd para
> pihak.
>
> *sedang sibuk apa laek..?
>
> Black Ivah by ZackBerry®Torch
>
> -----Original Message-----
> From: suryanto.sinurat@...
> Sender: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
> Date: Thu, 29 Sep 2011 10:01:33
> To: <Konsultasi-HR@yahoogroups.com>
> Reply-To: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
> Subject: Re: [Konsultasi-HR] Uji materi uang proses PHK selama proses
> menunggu keputusan PHI sudah ada keputusan dari MK
>
> Dear all,
>
> Mohon ijin rembug ya, adanya Putusan MK yang baru ini menurut saya perlu
> dicermati lagi sebab proses hingga adanya suatu putusan yang inkracht tidak
> dapat dilepaskan dari UU No.2 Tahun 2004. Jika kita lihat dalam UU No.2
> Tahun 2004 sebenarnya telah diatur batas waktu penyelesaian untuk
> masing-masing proses: bipartit, mediasi, PHI hingga MA. Jika dihitung ada
> 140 hari, ditambah dengan jangka waktu administrasi pengajuan pencatatan ke
> mediasi, gugatan ataupun kasasi sekitar 180 hari atau 6 bulan.
> Dalam praktek (terutama di tingkat kasasi) ternyata jangka waktu tersebut
> sering tidak dapat ditepati oleh Badan Peradilan yang ditunjuk. Jika
> posisinya demikian,apakah kemudian keterlambatan tersebut mesti ditanggung
> oleh para pihak yang berperkara??khususnya pihak pengusaha.
>
> Selama ini banyak putusan MA yang memutus upah proses selama 6 bulan dengan
> pertimbangan itu. Dan menurut saya hal itu sah-sah saja karena PHI memang
> diberi kewenangan oleh UU No.2 Tahun 2004 untuk menafsirkan UU. MK hanya
> mempunyai kewenangan untuk menafsirkan UU terhadap UUD 45, sementara
> penafsiran UU atas suatu perselisihan sepenuhnya adalah hak dari majelis
> Hakim PHI. Pun jika setelah putusan MK ini majelis tetap berpendapat bahwa
> upah proses hanya selama 6 bulan, hal itu tidak bertentangan dengan UU No. 2
> Tahun 2004 yang memang telah memberi batasan waktu untuk penyelesaian
> proses. Yang terpenting sekarang justru dari pihak pengusaha jangan
> melambat-lambatkan proses, termasuk jika pengusaha sebenarnya dapat menerima
> anjuran mediator, sedangkan pekerja tidak mau menerima, namun juga menunda2
> pengajuan gugatan ke PHI, maka pengusahalah yang harus berinisiatif
> mengajukan gugatan.
>
> Sementara itu pendapat saya,
>
> Best regards,
>
> Sinurat
> Powered by Telkomsel BlackBerry®
>
> -----Original Message-----
> From: "Hidayat R Utomo" <hrd@...>
> Sender: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
> Date: Thu, 29 Sep 2011 13:19:17
> To: <Konsultasi-HR@yahoogroups.com>
> Reply-To: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
> Subject: RE: [Konsultasi-HR] Uji materi uang proses PHK selama proses
> menunggu keputusan PHI sudah ada keputusan dari MK
>
> Dear Pak Barkah,
>
>
>
> Setuju pak, pengalaman sy bbrp thn menangani IR di sebuah perusahaan
> distribusi, yg nota bene banyak terjadi case IR dibanding manufacture
> company (berdasarkan yg sy alami),
>
> penyelesaian secara bipartit dan diakhiri dgn PB menjadi upaya pertama yg
> sy
> lakukan..meski beberapa case terpaksa 'lari' ke ranah pidana atau PHI.
>
>
>
> Maksud sy dgn sharing pertanyaan di bawah, apabila upaya bipartit (diakhiri
> dgn PB), mengalami jalan buntu, hingga pada akhirnya kita harus menghadapi
> case baik di PHI ataupun kadang ke pidana,
>
> Apakah bisa di lakukan win-win solution agar pembayaran upah bisa ditunda
> hingga adanya putusan yg memiliki keputusan hukum tetap ? di sisi lain sy
> pikir, jarang atau bahkan tidak mungkin bagi
>
> perusahaan tetap mempekerjakan karyawan yg sedang 'bermasalah' (khawatir
> akan melakukan sabotase dsb).
>
>
>
> Terimakasih
>
>
>
> Best regards,
>
>
>
>
>
>
>
> _____
>
> From: Konsultasi-HR@yahoogroups.com [mailto:Konsultasi-HR@yahoogroups.com]
> On Behalf Of sbarkah
> Sent: Wednesday, September 28, 2011 11:59 AM
> To: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
> Subject: Re: [Konsultasi-HR] Uji materi uang proses PHK selama proses
> menunggu keputusan PHI sudah ada keputusan dari MK
>
>
>
>
>
> Dear Pak Hidayat,
>
> Saya sependapat dgn think out of the box dari Bapak, dimana box yg
> saya maksudkan adalah "Perusahaan dan Pekerja wajib melaksanakan
> kewajiban masing-masing" selama BELUM ada keputusan tetap, dimana
> dapat saya maknai sebagai Pekerja melakukan pekerjaannya dan demikian
> juga Perusahaan membayar upah pekerja.
>
> Dari sudut pandang saya, memang perUUan Ketenagakerjaan cukup selektif
> dalam hal Perusahaan melakukan PHK kepada Pekerja. Namun, kalau ingin
> masuk ke ranah cost, menurut saya, apabila terpaksa dilakukan PHK DAN
> dirasa terlalu lama menunggu keputusan tetap dari MA, maka dapat
> dilakukan prevention action agar tidak sampai diperselisihkan oleh
> Pekerja sampai ke PHI dengan mengarahkan ke Perjanjian Bersama yg bisa
> jadi akan lower cost dibanding sampai ke pengadilan.
> Tentunya ada effort lain yg perlu/dapat dilakukan oleh HRD agar bisa
> dihasilkan Perjanjian Bersama (bipartit).
> Dengan kata lain, Perusahaan maupun Pekerja bisa ambil alternatif lain.
>
> That's why pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 di judicial review oleh
> Serikat Pekerja karena salah satunya seringkali muncul think out of
> the box.
>
> Salam,
> Barkah
>
> On 9/27/11, Hidayat R Utomo <hrd@... <mailto:hrd%40nurindo.com> >
> wrote:
>>
>>
>> Dear Pak Barkah,
>>
>>
>>
>> Terimakasih atas penjelasannya, saya pikir dalam prakteknya, cukup sulit
>> bagi kita sbg HRD utk mengajukan & meyakinkan ke Management terkait
>> pembayaran upah
>>
>> bagi pekerja yg masih dalam proses ber-perkara, apalagi memakan waktu yg
>> cukup lama hingga putusannya in kracht.
>>
>>
>>
>> Timbul pertanyaan :
>>
>> Apakah dimungkinan bagi perusahaan, utk melakukan penangguhan pembayaran
>> upah selama proses berjalan ?
>>
>> Dengan kata lain, dapatkah pembayaran kita lakukan setelah putusan tsb
>> memiliki kekuatan hukum yg tetap ?
>>
>>
>>
>> Mohon saran pak ? Maaf pak, bukannya mencari celah hukum / aturannya ya
> pak,
>> tapi hanya mencoba mencari jalan yg win-win baik bagi pengusaha maupun
>> pekerja.
>>
>>
>>
>> Terimakasih,
>>
>>
>>
>> Best regards,
>>
>> Hidayat R.
>>
>>
>>
>>
>>
>> _____
>>
>> From: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
> <mailto:Konsultasi-HR%40yahoogroups.com>
> [mailto:Konsultasi-HR@yahoogroups.com
> <mailto:Konsultasi-HR%40yahoogroups.com> ]
>> On Behalf Of sbarkah
>> Sent: Tuesday, September 27, 2011 3:13 PM
>> To: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
>> <mailto:Konsultasi-HR%40yahoogroups.com>
>
>> Subject: Re: [Konsultasi-HR] Uji materi uang proses PHK selama proses
>> menunggu keputusan PHI sudah ada keputusan dari MK
>>
>>
>>
>>
>>
>> Dear Pak Hidayat,
>>
>> Benar Pak, jika salah satu pihak tidak menerima putusan PHI dan
>> mengajukan permohonan kasasi ke MA, maka keputusan tetapnya setelah
>> dikeluarkan dari MA.
>> Soal waktunya jadi lama, saya kira ini soal lain yg memang begitulah
>> birokrasi negeri ini.
>>
>> Salam,
>> Barkah
>>
>> On 9/19/11, Hidayat R Utomo <hrd@... <mailto:hrd%40nurindo.com>
> <mailto:hrd%40nurindo.com> >
>> wrote:
>>>
>>>
>>> Dear Pak Sabarkah,
>>>
>>>
>>>
>>> Mohon saran, dengan adanya putusan MK ini, timbul pertanyaan, bila
> terjadi
>>> PHK dan timbul perselisihan, apakah upah dibayarkan terus kepada pekerja
>>> hingga upaya hukum terakhir (PK) ?
>>>
>>> Karena jika demikian pada prakteknya, bila sampai PK, maka hal ini bisa
>>> berjalan hingga lebih dari dari 1 - 2 thn.
>>>
>>>
>>>
>>> Terimakasih
>>>
>>> Best regards
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> _____
>>>
>>> From: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
> <mailto:Konsultasi-HR%40yahoogroups.com>
>> <mailto:Konsultasi-HR%40yahoogroups.com>
>> [mailto:Konsultasi-HR@yahoogroups.com
> <mailto:Konsultasi-HR%40yahoogroups.com>
>> <mailto:Konsultasi-HR%40yahoogroups.com> ]
>>> On Behalf Of sbarkah
>>> Sent: Tuesday, September 20, 2011 11:16 AM
>>> To: HRM-Club@yahoogroups.com <mailto:HRM-Club%40yahoogroups.com>
> <mailto:HRM-Club%40yahoogroups.com>
>>> Subject: [Konsultasi-HR] Uji materi uang proses PHK selama proses
> menunggu
>>> keputusan PHI sudah ada keputusan dari MK
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>
> http://www.antaranews.com/berita/276199/mk-kabulkan-permohonan-gugatan-uu-ke
>>> tenagakerjaan
>>>
>>>
>>>
>>> MK kabulkan permohonan gugatan UU ketenagakerjaan
>>>
>>> Senin, 19 September 2011 21:58 WIB | 851 Views
>>>
>>>
>>>
>>> Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian
>>> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat
>> (2
>>> ) yang diajukan oleh pemohon yakni Ugan Gandar, Eko Wahyu, Rommel
> Anonius,
>>> dan Ginting dengan kuasa pemohon, Ecoline Situmorang.
>>>
>>> "Dengan ini mahkamah mengabulkan permohonan pemohon," kata Ketua Hakim
>>> Konstitusi Mahfud MD saat membaca putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin.
>>>
>>> Pemohon yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
>>> merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mereka mengajukan
>>> permohonan uji Pasal 155 ayat (2) yang mengatur upah proses PHK. Pasal
> itu
>>> menyatakan selama putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) belum
>>> ditetapkan, khusus perselisihan PHK dan hak, baik pengusaha dan
> pekerjanya
>>> tetap melaksanakan hak dan kewajibannya.
>>>
>>> Dalam pertimbangan mahkamah, frasa dari pasal tersebut "belum
>>> ditetapkan"
>>> berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana yang
>>> ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
>>>
>>> Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan
>> tegas
>>> dari unsur kata "belum ditetapkan" juga telah menimbulkan ketidakadilan
>>> terhadap salah satu pihak karena tidak mendapat imbalan, perlakuan yang
>> adil
>>> dan layak dalam hubungan kerja sesuai Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
>>>
>>> Aturan itu dalam praktiknya dinilai multitafsir. Sebab, ada yang
>> berpendapat
>>> upah proses PHK dibayar hanya enam bulan gaji, ada juga yang menafsirkan
>>> upah proses dibayar hanya sampai keluarnya putusan PHI, dan upah proses
>>> dibayar hingga keluarnya putusan kasasi/PK di MA.
>>>
>>> Karena itu, pemohon meminta tafsir konstitusional atas pasal itu karena
>>> selama ini penerapannya menimbulkan ketidakpastian hukum yang
> bertentangan
>>> dengan Pasal 28D ayat (1), (2) UUD 1945. Dalam arti, Pasal 155 ayat (2)
> UU
>>> Ketenagakerjaan konstitusional dengan Pasal 28D (1), (2) UUD 1945
>> sepanjang
>>> frasa "belum ditetapkan", ditafsirkan sampai putusan PHI mempunyai
>> kekuatan
>>> hukum tetap (inkracht).
>>>
>>> Frasa "belum ditentukan" dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003
>>> tentang Ketenagakerjaan dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
>>> mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum
>> berkekuatan
>>> hukum tetap.
>>>
>>> Putusan disetujui oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD
>> selaku
>>> Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar,
>> Hamdan
>>> Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad
>>> Alim, yang disetuji pada 16 September 2011 dan dibacakan dalam Sidang
>> Pleno
>>> Mahkamah Konstitusi terbuka, Senin (19/9).
>>> (SDP-06)
>>>
>>> Editor: Aditia Maruli
>>>
>>> COPYRIGHT C 2011
>>>
>>>
>>>
>>> Salam,
>>>
>>> Barkah

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar