Total Tayangan Halaman

Senin, 12 November 2012

Dasar perhitungan kompensasi pengunduran diri


Nov 8 (3 days ago)
to Konsultasi-HR

Hehehe....kedua SE Menakertrans BUKANLAH bagian dari perUUan, jadi tidak tepat jika kita merujuk salah satu atau keduanya, meskipun SE Menakertrans yg terakhir adalah yg dikeluarkan oleh Pak Fahmi Idris yang MENGANULIR SE keluaran Pak Jacob N.

Lagian kalau yang dipersoalkan adalah 15% dari uang pesangon dan/atau UPMK untuk uang pengganti pengobatan, perawatan dan perumahan bagi pekerja yang resign kan sudah ada Putusan MK-nya yang sudah "menetapkan" bahwa pekerja yg mengundurkan diri (pasal 162 ayat 1) TIDAK BERHAK 15% dari uang pesangon dan/atau UPMK untuk uang pengganti pengobatan, perawatan dan perumahan.

Kalau sudah di PUU-kan dan ada amar putusannya, mengapa kita tidak mengikuti perkembangannya, sehingga tidak perlu ngikuti pendapat saya yang bukan siapa-siapa ini, hehehe...


Salam,
Barkah

Powered by Telkomsel BlackBerry®

From: "DC > DenCitro Diwangsan" <dencitro@gmail.com>
Date: Thu, 8 Nov 2012 08:41:05 +0700
Subject: Re: [Konsultasi-HR] Owner yg respek



om SBarkah yg baik,

mohon direspon nih, om Hrd Asia memakai dasar argumen SE Menakertrans Jaco nuwawea...bagaimana bila itu disandingkan dgn SE Mankertrans Fahmi Idris dalam hal yg sama...?

*ach...kok rasanya kita msh jg terjebak pd topik diskusi ini...ga klaar2

Pada 8 November 2012 08:05, Hrd Asia <hrd_asia84@yahoo.co.id> menulis:



Wah, kalau cara pemahaman, tentang penggantian Perumahan dan pengbatan seperti pak Barkah (maaf dalam kasus pengunduran diri karyawan) smua pekerja bisa dirugikan .
Sebenarnya, dasar perhitungan tersbut sudah ada surat edaran/petunjuk dari Menteri Jaco nuwawea (jaman Presiden Megawati)

Note. mestinya setiap menggunakan UU ketenga kerjaan harus memahami latar belakang dasar pemikiran ketetapan yg tertuang dalam kalimat UU Ketenga kerjaan tersebut.

terima kasih  

Sincerely Yours

Bambang




Dari: "sbarkah@gmail.com" <sbarkah@gmail.com>
Kepada: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
Dikirim: Minggu, 9 September 2012 21:29
Judul: Re: [Konsultasi-HR] Owner yg respek


Kalau ditempat saya DIATUR pada level Manager ke bawah, Pak.

Lain padang lain ilalang karena kriteria dimaksud tentunya sudah ditentukan/disepakati bersama diinternal perusahaan masing-masing.

Salam,
Barkah
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Date: Mon, 10 Sep 2012 03:54:30 +0000
Subject: Re: [Konsultasi-HR] Owner yg respek


Rekan,

Pak barkah,boleh share sdikit tentang kata2 yg digaris bawahi?siapa saja dan spt apa plaksanaannya?

Salam
Sent from BlackBerry® on 3

From: sbarkah <sbarkah@gmail.com>
Date: Fri, 7 Sep 2012 13:38:12 +0800
Subject: Re: [Konsultasi-HR] Owner yg respek


hehehe...kalau uang pisah sebesar UPMK, rasanya kok tidak aneh bahkan patut dipertanyakan karena UPMK tidak ada bagi masa kerja KURANG dari 3 tahun. Bagaimana jkalau masa kerja istri KURANG dari 3 tahun? Apakah diberikan uang pisah juga?
Di tempat saya, pekerja resign dengan masa kerja 1 hari saja (kurang dari 1 tahun) sudah berhak uang pisahsepanjang tugas dan fungsinya tidak mewakili perusahaan secara langsung, karena uang pisah diberikan kepada pekerja TIDAK didasarkan atas masa kerja, namun didasarkan atas fungsi dan tugasnya mewakili perusahaan secara langsung atau tidak sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 162 ayat (2) UU 13/2003.
Salam,
Barkah
2012/9/3 <dianto@ss-911.com>


Kebetulan istri baru mengundurkan diri, kaget juga ternyata dia dikasi uang pisah sebesar penghargaan masa kerja (kayak ketiban undian saja). Padahal perusahaan ini dikenal pelit gak ada div HRDnya loh... Tapi ternyata ownerenya cukup respek dengan pengabdian karyawan yg gak neko2 taunya kerja tok.

Mungkin hal ini patut ditiru oleh perusahaa2 yg katanya HRDnya super canggih.

Salam...
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!

From: "Achmad Huzairi" <achmad.huzairi@wmi-indonesia.com>
Date: Fri, 31 Aug 2012 13:23:47 +0700
Subject: RE: Re: [Konsultasi-HR] tanya: dasar perhitungan kompensasi pengunduran diri


Setahu saya dan pemahaman saya dan yang saya lakukan adalah hanya membayar uang pisah yang aturannya ditetapkan oleh perusahaan, dan uang penggantian hak :
  1. Sisa cuti atau cuti yang belum hangus
  2. Ongkos atau pengembalian ke daerah rekrut (bila direkrut dari daerah luar pulau, misalnya pabriknay di Batam, tapi direkrut awal di Jawa atau Jakarta) maka diberi ongkos pulang termasuk keluarga yang sah yang terdaftar di perusahaan (isteri/suami dan anak2nya) meskipun saat rekrut ybs masih lajang.
  3. Uang penggantian perumahan & kesehatan (15% dari pesangon+penghargaan masa kerja)
  4. Lain-lain yang ditetapkan oleh PP/PKB (bila ada)
Demikian dan ini sesuai peraturan. Bila di perusahaan dibuat lebih baik, misalnya menggunakan perhitungan penghargaan masa kerja, ya lebih bagus...
Rgds,


From: Konsultasi-HR@yahoogroups.com [mailto:Konsultasi-HR@yahoogroups.com] On Behalf Of hrd
Sent: Friday, August 31, 2012 10:10 AM
To: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
Subject: RE: Re: [Konsultasi-HR] tanya: dasar perhitungan kompensasi pengunduran diri
Dear pak Achmad H,
Pak jadi mengundurkan diri tidak dapat yang 15% x (pesangon + masa kerja) ya?? Misal karyawan sdh bekerja 3,5 tahun dgn gaji 3 juta/bln  dan mengundurkan diri, saya biasa hitung uang penggantian hak sbb:
Pesangon = 4 bln X 3,5 juta=14 juta
Uang penghargaan = 3 x 3,5 juta=10,5 juta
Sehingga uang penggantian hak yang saya bayarkan (seusai pasal  156 ayat 1) = 15%x(14 juta+10,5 juta)= 3,675 juta.
Berarti seharusnya uang penggantian hak ini tidak diberikan karena yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri ?? Thank’s
From: Achmad Huzairi [mailto:achmad.huzairi@wmi-indonesia.com]
Sent: 29 Agustus 2012 10:02
To: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
Subject: RE: Re: [Konsultasi-HR] tanya: dasar perhitungan kompensasi pengunduran diri
Jawabannya cukup jelas,
Kalau pun si karyawan tetap mempertanyakan hak dia sesuai pasal 156 (4) tadi khususnya penggantian yang 15%, bisa saja dijelaskan demikian :
15 % x (pesangon + penghargaan masa kerja).
Karena ybs mengundurkan diri, maka tidak ada uang pesangon dan penghargaan masa kerja,…so Rp. 0 (nol rupiah)
Maka 15% x Rp, 0 = Rp. 0
Ybs hanya mendapatkan uang pisah yang besarnya tercantum dalam PP atau PKB atau perjanjian, dan itu harus sesuai prosedur mengundurkan diri baik-baik 30 H


From: Konsultasi-HR@yahoogroups.com [mailto:Konsultasi-HR@yahoogroups.com] On Behalf Ofronnyoppusunggu@yahoo.com
Sent: Tuesday, August 28, 2012 5:26 PM
To: Konsultasi-HR@yahoogroups.com
Subject: Bls: Re: [Konsultasi-HR] tanya: dasar perhitungan kompensasi pengunduran diri
Setuju mungkin sy tambah dikit hal lain yg diatur dlm PP biasanya Uang Pisah
Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung Teruuusss...!


Date: Tue, 28 Aug 2012 06:49:43 +0000
Subject: Re: [Konsultasi-HR] tanya: dasar perhitungan kompensasi pengunduran diri
Dear rekan Lea,

Mohon ijin menanggapi ya....

Jawaban atas pertanyaan anda adalah bukan keduanya.

Sedangkan pasal 156 ayat (4) UU 13/2003 "berbicara" ttg uang penggantian hak.

Uang penggantian hak sebagaimana pasal 156 ayat (4) meliputi 4 (empat) komponen, yakni:

1. Cuti tahunan yg belum diambil dan belum gugur.

2. Biaya/ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke Point of Hire (jika POH-nya berbeda kota/propinsi/pulau sehingga ada relokasi).

3. Uang penggantian perumahan + pengobatan + perawatan (TIDAK BELAKU bagi pekerja MENGUNDURKAN DIRI).

4. Hal-hal lain yg ditetapkan dalam PK, PP atau PKB.


Semoga menjawab pertanyaannya.

Salam,
Barkah
Powered by Telkomsel BlackBerry®


From: Lea Jeans <lea_606@yahoo.com>
Date: Tue, 28 Aug 2012 12:01:23 +0800 (SGT)
Subject: [Konsultasi-HR] tanya: dasar perhitungan kompensasi pengunduran diri
(maaf, mungkin sudah usang ini pertanyaan)
yth rekan-rekan hrd
saya mau tanya seputar kompensasi bagi karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, apakah perhitungannya didasarkan pada perhitungan 15% dari 1 x pmtk atau 15% dari 2 x pmtk? (pasal 156 ayat 4)
tks
~lea~

Minggu, 11 November 2012

Penolakan Hasil Survey KHL Menggunakan Permenakertrans No. 13 th 2012: BOLA PANAS Di Gubenur, Bupati, Walikota



Nov 8 (3 days ago)
to HRM-Club
Dear Pak Rudy,

Paling tidak "bola panas" atau mekanisme UMP/UMSP/UMK/UMSK TELAH berada di Gubernur (Pemerintah) sejak tgl. 26 Agustus 2005 (sejak berlakunya Permen 17/2005 ttg Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL.

Jadi dalam Permen 13/2012 yang mencabut Permen 17/2005 TIDAK ADA perubahan posisi "bola panas".
Dengan kata lain, sejak thn 2005 SUDAH tidak "jelas" aturan mainnya, sehingga menurut saya, KURANG tepat jika kita baru menyatakan " SEMAKIN tidak jelas aturan mainnya" setelah adanya Permen 13/2012 sebagaimana pernyataan Bapak. CMIIW.

Demikian dan semoga berkenan.

Salam,
Barkah

Powered by Telkomsel BlackBerry®

From: "rudy" <rudy_a@adiprima.com>
Date: Thu, 8 Nov 2012 08:36:29 +0700
Subject: RE: [HRM-Club] Penolakan Hasil Survey KHL Menggunakan Permenakertrans No. 13 th 2012: BOLA PANAS Di Gubenur, Bupati, Walikota

 

Dear All,

Saya jadi tambah bingung mengikuti perkembangan mekanisme UMK ini. Serasa semakin tidak jelas aturan mainnya. Jika semua kembali kepada pemerintah, buat apa capek2 dan rame-rame di dewan pengupahan, survey dll, toh kalo kemudian ditetapkan lain oleh bupati/walikota, maupun gubernur punya otorita penuh untuk menetapkan sesuai atau tidak dengan usulan dewan pengupahan. So what?

Menurut hemat saya kita tidak perlu ikut berpolemik memikirkan ini, yang penting bagaimana strategi menyikapinya berapapun besar kenaikan UMK itu. Apa saja alternative strategi dalam menghadapinya khusus bagi perusahaan yang atas pertimbangan bisnis memiliki anggaran kenaikan salary dibawah ketetapan kenaikan UMK?

Salam,
Rudy


From: HRM-Club@yahoogroups.com [mailto:HRM-Club@yahoogroups.com] On Behalf Of Barkah
Sent: 07 Nopember 2012 14:23
To: HRM-Club@yahoogroups.com
Subject: Re: [HRM-Club] Penolakan Hasil Survey KHL Menggunakan Permenakertrans No. 13 th 2012: BOLA PANAS Di Gubenur, Bupati, Walikota


Dear rekans,

Mohon ijin berdiskusi ya...

Apabila kita merujuk pada Ketentuan Umum Pasal 1 Permenakertrans No. 13 Tahun 2012 didapat sbb:

KETENTUAN UMUM Pasal 1.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

2. Dewan Pengupahan Provinsi adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat TRIPARTIT, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka PENETAPAN upah minimum dan penerapan sistem pengupahan ditingkat provinsi serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

3. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat TRIPARTIT, dibentuk dan anggotanya diangkat oleh Bupati/Walikota yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka PENGUSULAN upah minimum dan penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota serta menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Jika mencermati 5 (lima) sikap yang tercantum dalam surat KSPI terkait keinginan direvisi isi/ketentuan Permenakertrans No. 13 Tahun 2012, menurut saya, penolakan hasil survey KHL Dewan Pengupahan atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan permintaan KSPI kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dan Dewan Pengupahan Propinsi/Kabupaten/ Kota untuk tidak menetapkan UMP/UMK sebelum ada revisi Permenakertrans No. 13 Tahun 2012 serta meminta kepada anggota Dewan Pengupahan dari unsur SP/SB khusus dari afiliasi KSPI untuk tidak menandatangani persetujuan hasil survey KHL berdasarkan Permenakertrans No. 13 Tahun 2012 (walk out), saya kira bukanlah issue “besar” karena tugas Dewan Pengupahan HANYA memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
Dengan kata lain, “bolanya” berada di Gubernur yang MENETAPKAN upah minimum dan/atau berada di Bupati/Walikota yang MENGUSULKAN upah minimum

Kalaupun hasil survey KHL Dewan Pengupahan atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota SUDAH SESUAI dengan keinginan pihak SP/SB, sementara salah  tugas Dewan Pengupahan Provinsi HANYA memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka PENETAPAN upah minimum atau untuk level Kabupaten/Kota, salah  tugas Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota HANYA memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka PENGUSULAN upah minimum dan penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota, masih MEMUNGKINKAN Gubernur MENETAPKAN upah minimum dengan "mengabaikan" saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan.

Dengan kata lain, KUNCI-nya berada pada Gubernur instead of Dewan Pengupahan.

Demikian pendapat saya. Monggo dilanjut diskusinya.

Salam,
Barkah

2012/10/17 HRD MPI <hrd@ptmpi.com>

Dear,

Bagi yg belum sempat mempelajari Permenakertrans No 13 yg dimaksud. Thanks.

http://ayieks.files.wordpress.com/2012/08/no-13-tahun-2012-khl.pdf

From: HRM-Club@yahoogroups.com [mailto:HRM-Club@yahoogroups.com] On Behalf
Of Dewi Indrayani [HRM]
Sent: 17 Oktober 2012 5:30
To: hrm-club@yahoogroups.com; konsultasi-hr@yahoogroups.com


Subject: [HRM-Club] Surat Edaran Tentang Penolakan Hasil Survey KHL
Menggunakan Permenakertrans No. 13 Tahun 2012

Perihal : Surat Edaran Tentang Penolakan Hasil Survey KHL Menggunakan
Permenakertrans No. 13 Tahun 2012

Nomor : 148/DEN-KSPI/ X/2012 Jakarta, 15 Oktober 2012

Kepada Yth.
1. DPP/DPN/PB Federasi Afiliasi KSPI
2. Perwakilan Daerah KSPI
3. Anggota Dewan Pengupahan Propinsi/Kabupaten/ Kota Unsur KSPI

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan aksi Mogok Nasional pada 3 Oktober 2012 oleh KSPI yang
tergabung dalam MPBI, dengan salah satu tuntutannya adalah tolak upah murah
dan revisi Permenakertrans No. 13 Tahun 2012, yang kemudian di respon oleh
Menko Perekonomian dan Komisi IX DPR RI yang meminta revisi Permenakertrans
No. 13 Tahun 2012, untuk itu Dewan Eksekutif Nasional KSPI menyatakan sikap
:

1. Menolak hasil survey KHL Dewan Pengupahan yang menggunakan
Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.

2. Meminta kepada Gubernur/Bupati/ Walikota dan Dewan Pengupahan
Propinsi/Kabupaten/ Kota untuk tidak menetapkan UMP/UMK sebelum ada revisi
Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.

3. Meminta kepada anggota Dewan Pengupahan dari unsur SP/SB khusus dari
afiliasi KSPI untuk tidak menandatangani persetujuan hasil survey
KHLberdasarkan Permenakertrans No. 13 Tahun 2012 (walk out).

4. Mendesak Menko Perekonomian dan Menakertrans untuk secepatnya merevisi
Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.

5. Apabila tidak ada perbaikan yang signifikan dari pemerintah kita akan
bersiap-siap untuk melakukan mogok nasional jilid II.

Demikianlah surat edaran ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar
Bapak/Ibu Pimpinan DPP/DPN/PB Federasi Afiliasi KSPI, Perwakilan Daerah KSPI
dan Anggota Dewan Pengupahan Propinsi/Kabupaten/ Kota Unsur KSPI dapat
menindaklanjutinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Hormat kami,
DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA

Ir. H. Said Iqbal, ME Muhamad Rusdi
Presiden Sekretaris Jenderal

Apakah pekerjaan HR bisa di-OS-kan atau tidak?


Dear Pak Santo,

Jika menurut Pak Santo, secara "alur kegiatan proses" bahwa HRD adalah bagian SUPPORT dari perusahaan, maka sudah terang benderang maksud pasal 65 dan pasal 66 UU 13/2003 beserta penjelasannya maupun Kepmen 220/2004.

Jika kita mencermati PENJELASAN pasal 66 UU 13/2003, dinyatakan bahwa:

1. Yang dimaksud KEGIATAN JASA PENUNJANG ATAU KEGIATAN yang TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG dengan PROSES PRODUKSI adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business) suatu perusahaan.

2. Kegiatan sebagaimana dalam nomor 1 di atas ANTARA LAIN: USAHA cleaning service, USAHA catering, USAHA TENAGA pengaman, USAHA JASA penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan USAHA transportasi.

Dengan kata lain, kata "antara lain" dalam bahasa umum seringkali dimaknai sebagai "tidak terbatas pada" atau BUKAN diartikan sebagai HANYA berlaku pada USAHA yang disebutkan dalam PENJELASAN pasal 66 UU 13/2003.

Demikian tanggapan saya. Monggo rekan lainnya.

Salam,
Barkah

Sent from my iPad

On Nov 7, 2012, at 5:44 AM, santos.ironmaiden@yahoo.com wrote:
 
Dear Pak Barkah,
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas responnya.

Dari sekilas jawaban Pak Barkah, saya agak mulai mengerti alurnya. Dari pertanyaan Pak Barkah bisa saya jawab bahwa "secara langsung" kegiatan proses administrasi di kepersonaliaan bisa dikatakan TIDAK berhubungan langsung dengan proses produksi karena hanya bersifat support, seperti hitung time sheet, cuti, gaji, dll (apalagi sudah memakai sistem).

Namun saya jadi bingung karena rekan-rekan yang lain ada yang mengatakan bahwa pekerjaan yang dapat di-OS-kan hanyalah semacam OB, driver, security. Inilah yang menjadi dasar pertanyaan saya, lah kalau pekerjaan di HRD kan bisa saja memenuhi syarat tentang pekerjaan yang dapat di-OS-kan.

Begitu kira-kira Pak Barkah gambaran umumnya. Monggo diteruskan diskusinya, terima kasih.

Salam
Santo AS
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Date: Tue, 6 Nov 2012 11:52:59 +0000
Subject: Re: Bls: [Diskusi HRD Forum] Penghapusan outsorcing # 1

 
Dear Pak Santo,

Ada yang tertinggal tentang "alur proses kegiatan" dari perusahaan dimaksud untuk mengetahui bagian mana yang berhubungan lanhsung dengan produksi dan bagian mana yang tidak berhubungan dengan produksi.
Alur proses kegiatan dimaksud harus/seyogyanya disampaikan ke instansi ketenagakerjaan.

Dengan demikian, tanpa mengetahui alur proses kegiatan di perusahaan "percontohan" dimaksud , maka akan tidak bisa menjawab pertanyaanPak Santo.
Namun, idealnya mempertanyakan tugas dan fungsi HR yg dimaksud oleh Pak Santo adalah apakah berhubungan langsung dengan produksi?

Salam,
Barkah

Powered by Telkomsel BlackBerry®

From: Santo Agus <santos.ironmaiden@yahoo.com>
Date: Mon, 5 Nov 2012 17:55:08 -0800 (PST)
Subject: Re: Bls: [Diskusi HRD Forum] Penghapusan outsorcing # 1

 

Dear All,
Menurut pasal 65 UU 13/2003 ayat (2)  jo pasal 6 Kepmen 220/2004 disebutkan mengenai syarat-syarat pekerjaan yang dapat di-OS-kan, yaitu:
- Dilakukan terpisah dari kegiatan utama;
- Dilakukan berdasarkan perintah dari pemberi kerja;
- Merupakan kegiatan penunjang;
- Tidak menghambat proses produksi.

Untuk keterangan item-item diatas silahkan dipelajari Kepmen 220 tsb.

Nah pertanyaan sekarang, Pekerjaan HR itu apakah bisa di-OS-kan ataukah tidak, karena bisa saja memenuhi syarat-syarat diatas..??
Mungkin rekans bisa memberikan masukan, syukur-syukur dengan dasar hukumnya, terima kasih.

Note: agar simple saya berikan contoh kasus, seorang HR Manager sudah menjadi karyawan tetap suatu perusahaan, namun sub-ordinatnya (bawahannya) masih karyawan OS dengan dasar pasal-pasal tersebut, bagaimana jawaban atas hal ini..??

Salam
Santo AS

Pengertian Upah/gaji kotor, upah/gaji gross, upah/gaji bruto, upah/gaji bersih, upah/gaji netto dan take home pay


jasmine rose jasmineinrose@yahoo.com
Nov 9 (2 days ago)
to Diskusi-HRD
Images are not displayed. Display images below - Always display images from jasmineinrose@yahoo.com
   
Translate message
Turn off for: Indonesian
 

terima kasih pak barkah atas masukannya. jelas sekali.
 
salam
jennie

From: Barkah <sbarkah@gmail.com>
To: Diskusi-HRD@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, November 7, 2012 9:22 AM

Subject: Re: [Diskusi HRD Forum] gaji bersih dan take home pay
 
Dear Ibu Jasmine,

Mohon ijin urun rembug ya....

 Idealnya, sebelum tahap negosiasi, pihak perusahaan sudah MEMAHAMI istilah sbb:
  1. Upah/gaji kotor, upah/gaji gross, upah/gaji bruto, upah/gaji bersih, upah/gaji netto dan take home pay. 
  2. Upah/gaji kotor (dikenal juga dengan upah/gaji gross atau upah/gaji bruto) adalah jumlah uang TOTAL (komponen upah pokok dan/atau tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, upah kerja lembur, bonus, pendapatan lainnya (jika ada) SEBELUM PEMOTONGAN/pengurangan apa pun (potongan pajak penghasilan, iuran uang pensiun, iuran Jamsostek dan potongan lainnya yang telah disepakati oleh perusahaan dan pekerja) yang DIKELUARKAN/dibayarkan oleh pihak perusahaan KEPADA pekerja.
  3. Upah/gaji bersih (dikenal juga dengan upah/gaji netto atau take home pay) adalah jumlah uang total yang DITERIMA oleh pekerja SETELAH PEMOTONGAN/pengurangan apa pun (potongan pajak penghasilan, iuran uang pensiun, iuran Jamsostek dan potongan lainnya yang telah disepakati oleh perusahaan dan pekerja) yang DITERIMA OLEH pekerja.
 
Sehingga upah/gaji akan dilihat dari 2 (dua) sisi yg berbeda, yakni dari sisi perusahaan maupun sisi pekerja.
Perusahaan MENGELUARKAN berapa biaya/BULAN UNTUK pekerjanya, sedangkan pekerja MENERIMA berapa duit sebagai take home pay/BULAN 
DARI perusahaan.
 
Menanggapi pertanyaan Ibu Jasmine sbb:
  1. Bila seorang pekerja pada saat negosiasi meminta upah/gaji Rp. 5 juta netto, maka pekerja meminta take home pay sejumlah Rp. 5 juta per satuan waktu yang telah disepakati (mingguan/2 mingguan/bulanan). 
  2. Dalam hal PPh 21 dan TELAH disepakati oleh para pihak bahwa pekerja menerima take home pay Rp. 5 juta/bulan, maka TIDAK SELALU dimaknai sebagai perusahaan MENANGGUNG  PPh 21 dan upah/gaji pekerja tidak dipotong PPh 21. Mengapa demikian? Karena bisa saja perusahaan memberikan TUNJANGAN PAJAK (PPh 21) sebesar PPh Pasal 21 TERUTANG. Dengan kata lain, perusahaan MENAMBAH PENGHASILAN pekerja sebesar PPh 21 TERUTANG, dan PPh Pasal 21 DIPOTONG dari tambahan penghasilan tersebut yang besarnya sama dengan PPh Pasal 21 TERUTANG, sehingga take home pay pekerja akan 5 juta rupiah/bulan.
  3.  Dalam hal iuran pekerja untuk uang pesangon dan Jamsostek, dimana TELAH disepakati oleh para pihak bahwa pekerja AKAN menerima take home pay Rp. 5 juta/bulan, maka seyogyanya saat negosiasi sudah dapat dihitung berapa besaran iuran uang pensiun/pesangon maupun iuran Jamsostek dari kontribusi pekerja, sehingga didapat angka 5 juta/bulan sebagai angka yang SUDAH melalui pemotongan kedua iuran dimaksud (uang pensiun/pesangon maupun iuran Jamsostek dari kontribusi pekerja).Dengan kata lain, perusahaan akan MENGELUARKAN biaya LEBIH DARI 5 juta rupiah/bulan, sementara dari sisi pekerja MENERIMA 5 juta rupiah/bulan.
  4. Dalam hal PPh 21, iuran pekerja untuk uang pesangon dan iuran Jamsostek TELAH disepakati oleh para pihak bahwa pekerja AKAN menerima take home pay 5 juta rupiah/bulan, maka sebagaimana tanggapan nomor 2 dan 3 diatas akan dijumlahkan/dikombinasikan, sehingga akan didapat take home pay pekerja sejumlah 5 juta rupiah/bulan.
 
Perlu diperhatikan apabila negosiasinya kurang komprehensif sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Jasmine yang HANYA menyampaikan PPh 21, iuran Jamsostek dan iuran Astek, maka akan SANGAT berpotensi terjandinya dispute pada take home pay pekerja, jika AKAN muncul pendapatan yang bersifat VARIABLE seperti tunjangan tidak tetap (yang tergantung dari KEHADIRAN), upah kerja lembur, bonus, THR dll, maupun adanya benefit dan/atau fasilitas semacam yang akan berujung pada take home pay/BULAN yang TIDAK dinyatakan sebagai MINIMUM take home pay/BULAN saat negosiasi.
 
Berikut LINK untuk lebih menjawab pertanyaan Ibu Jasmine.
 
Demikian tanggapan saya dan monggo rekan lain menambahkan dan/atau mengkoreksinya.
 
Salam,
Barkah
 
 
2012/11/6 jasmine rose <jasmineinrose@yahoo.com>
 
mohon pencerahan mengenai pengertian gaji bersih dan take home pay.
 
bila seorarng karyawan pada saat negosiasi meminta gaji Rp. 5 juta net. artinya perusahaan menanggung pph 21 dan gaji karyawan tidak dipotong pph 21.  apakah pengertian saya ini benar ?
 
lalu bila karyawan tersebut kita daftarkan sebagai peserta jamsostek, maka karyawan menanggung 2% dari gaji untuk iuran jamsostek per bulannya.
jadi gaji bersih 5 juta dipotong astek 2% sehingga take home paynya adalah Rp. 4.900.000,-.  apakah pengertian saya ini benar ?
 
bila karyawan tersebut setelah menerima gaji lalu berkeberatan dengan potongan astek 2% ini dengan alasan bahwa saat negosiasi dia minta gaji bersih, bisakah seorang karyawan tidak bersedia dipotong astek 2% dan meminta perusahaan yang membayarkan potongan 2% tsb di luar gaji ?  
 
apakah arti gaji bersih berarti bersih dari pajak dan bersih pula dari potongan astek ?
 
terima kasih,
jasmine rose

Perhitungan masa kerja PKWTT dimulai dari tanggal masuk bekerja atau setelah diangkat sbg karyawan tetap?


Nov 7 (4 days ago)
to Diskusi-HRD
Dear Ibu Asti,

Mohon ijin urun rembug ya....

Nampaknya, anda terjebak dengan adanya masa percobaan, sehingga bingung untuk menentukan masa kerja dihitung sejak kapan.

Masa kerja ya dihitung sejak terjadinya hubungan kerja, yakni sejak terjadinya PKWTT (SEJAK HARI PERTAMA masa percobaan).

Memangnya saat masa percobaan tidak ada hubungan kerja atau tidak ada tanda tangan PKWTT?

Demikian dan semoga bermanfaat.

Salam,
Barkah

Powered by Telkomsel BlackBerry®

From: asimilya sarwiastuti <ustea_sar@yahoo.com>
Date: Tue, 6 Nov 2012 14:33:38 +0800 (SGT)
Subject: [Diskusi HRD Forum] perhitungan tanggal masuk utk PKWTT

 


Dear Praktisi HR,

Mohon info utk PKWTT ( Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ) yang dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan (probation period).

Apakah perhitungan 'masa kerja' dimulai dari tanggal masuk bekerja atau setelah diangkat sbg karyawan tetap ?

Saya perlukan info pasti sebagai acuan dasar untuk hitung pensiun dsb yang dinilai dari masa kerja..

Terima kasih untuk perhatian & kerjasama rekan HRD yg baik.

 
Thanks & Regards,
Asimilya Sarwiastuti ( Asti )
HR Dept. PT. Bangun Prima Semesta
Jakarta
__._,_.___

Menghitung Masa Kerja dari PKWT ke PKWTT


Barkah sbarkah@gmail.com
Nov 10 (1 day ago)
to Diskusi-HRD
Dear rekan Endang,

Jika sifat dan jenis pekerjaannya terus menerus (tetap), maka sesuai Pasal 15 Kepmen 100/2004, demi hukum PKWT dimaksud menjadi PKWTT sejak awal hubkernya.
Dengan kata lain, masa kerjanya sejak Januari 2010, karena demi hukum tidak pernah ada PKWT bagi si A.

Demikian dan semoga membantu.

Salam,
Barkah

Sent from my iPad

On Nov 8, 2012, at 5:54 PM, Endang Makmun <sdh0602@gmail.com> wrote:
 

Salam pak barkah

Jika jenis pekerjaanya tetap dan si A tetap melakukan pekerjaan yang sama ketika selama PKWT dan setelah di PKWTT kan bagaimana penghitunganya dan begitupun sebaliknya.

Terima kasih sebelumnya

Salam
Endang Makmun


2012/11/7 <sbarkah@gmail.com>
 
Dear rekan Endang Makmun,

Sebelum menanggapi pertanyaannya, untuk memastikan masa kerjanya diperhitungkan sejak kapan, akan ada 2 (dua) pendekatan sbb:

1. PKWT Januari - Juli 2010 (PKWT 6 bulan), apakah jenis dan sifat pekerjaan yg dikerjakan oleh si A adalah musiman? Paling lama 3 tahun? Mengerjakan produk baru?

2. Apakah si A melakukan pekerjaan yg sama ketika PKWT mamupun saat diangkat menjadi PKWTT?

Bila kedua pertanyaan diatas terjawab, insya Allah akan mudah menanggapu pertanyaan anda.

Demikian dan terima kasih.

Salam,
Barkah

Powered by Telkomsel BlackBerry®

From: Endang Makmun <sdh0602@gmail.com>
Date: Tue, 6 Nov 2012 18:02:34 +0700
Subject: [Diskusi HRD Forum] Menghitung Masa Kerja

 
Mohon masukannya


Bagaimana cara menghitung masa kerja dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK),
contoh kasus
1. Si A telah bekerja selama 2 tahun dengan kondisi sebagai berikut :
    misal pada januari 2010 si A bekerja dengan status PKWT dengan masa kontrak 6 bulan,
    Karena kinerja bagus menagament mengangkat Si menjadi PKWTT setelah kontrak pertama tersebut selesai dan setelah 2 tahun akan di PHK karena suatu hal.
    Pertanyaannya : Bagaimana menghitung masa kerjanya,
    A. Apakah dihitung dari Mulai kerja (yaitu dari sejak kontrak pertama)
    B. Apakah di hitung sejak pengangkatan sebagai PKWTT (karyawan tetap)